| Nomor & Tahun | Bentuk | Tentang |
|---|---|---|
|
POJK 56 Tahun 2017
pusat
|
POJK
|
Perubahan Kedua atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.05/2016 tentang Investasi Surat Berharga Negara bagi Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 56 /POJK.05/2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.05/2016 tentang Investasi Surat Berharga Negara bagi Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank
|
|
PP 54 Tahun 2017
pusat
|
PP
|
Badan Usaha Milik Daerah
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah
|
|
SEOJK 54/SEOJK.05/2017 Tahun 2017
pusat
|
SEOJK
|
LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK BAGI LEMBAGA PENJAMIN
SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 54 /SEOJK.05/2017 TENTANG LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK BAGI LEMBAGA PENJAMIN
|
|
SEOJK 37/SEOJK.05/2017 Tahun 2017
pusat
|
SEOJK
|
PEDOMAN PENERAPAN PROGRAM ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME DI SEKTOR INDUSTRI KEUANGAN NON-BANK
SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 37 /SEOJK.05/2017 TENTANG PEDOMAN PENERAPAN PROGRAM ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME DI SEKTOR INDUSTRI KEUANGAN NON-BANK
|
|
SEOJK 31 Tahun 2017
pusat
|
SEOJK
|
Pelaksanaan Kegiatan dalam Rangka Meningkatkan Inklusi Keuangan di Sektor Jasa Keuangan
Pelaksanaan Kegiatan dalam Rangka Meningkatkan Inklusi Keuangan di Sektor Jasa Keuangan
|
|
SEOJK 30 Tahun 2017
pusat
|
SEOJK
|
PELAKSANAAN KEGIATAN DALAM RANGKA MENINGKATKAN LITERASI KEUANGAN DI SEKTOR JASA KEUANGAN
SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 30/SEOJK.05/2017 TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN DALAM RANGKA MENINGKATKAN LITERASI KEUANGAN DI SEKTOR JASA KEUANGAN
|
|
POJK 18 Tahun 2017
pusat
|
POJK
|
PELAPORAN DAN PERMINTAAN INFORMASI DEBITUR MELALUI SISTEM LAYANAN INFORMASI KEUANGAN
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18 Tahun 2017 tentang PELAPORAN DAN PERMINTAAN INFORMASI DEBITUR MELALUI SISTEM LAYANAN INFORMASI KEUANGAN
|
|
POJK 3 Tahun 2017
pusat
|
POJK
|
Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Lembaga Penjamin
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.05/2017 Tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Lembaga Penjamin
|
|
POJK 2 Tahun 2017
pusat
|
POJK
|
Penyelenggaraan Usaha Lembaga Penjamin
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/POJK.05/2017 Tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Penjamin
|
|
POJK 1/POJK.05/2017 Tahun 2017
pusat
|
POJK
|
Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Penjamin
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1 /POJK.05/2017 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Penjamin
|
|
POJK 63 Tahun 2016
pusat
|
POJK
|
Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.05/2014 tentang Pemeriksaan Langsung Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 63 /POJK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.05/2014 tentang Pemeriksaan Langsung Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank
|
|
SEOJK 37 Tahun 2016
pusat
|
SEOJK
|
LEMBAGA PEMERINGKAT DAN PERINGKAT YANG DIAKUI OTORITAS JASA KEUANGAN
SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 37/SEOJK.05/2016 TENTANG LEMBAGA PEMERINGKAT DAN PERINGKAT YANG DIAKUI OTORITAS JASA KEUANGAN
|
|
POJK 36 Tahun 2016
pusat
|
POJK
|
Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.05/2016 tentang Investasi Surat Berharga Negara bagi Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 36/POJK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.05/2016 tentang Investasi Surat Berharga Negara bagi Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank
|
|
SEOJK 31 Tahun 2016
pusat
|
SEOJK
|
Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank
Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31 /SEOJK.05/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank
|
|
UU 19 Tahun 2016
pusat
|
UU
|
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
|