| Nomor & Tahun | Bentuk | Tentang |
|---|---|---|
|
UU 1 Tahun 2024
pusat
|
UU
|
PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2OO8 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2OO8 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
|
|
POJK 22 Tahun 2023
pusat
|
POJK
|
Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan
|
|
SEOJK 18/SEOJK.03/2023 Tahun 2023
pusat
|
SEOJK
|
TATA CARA PENGGUNAAN JASA AKUNTAN PUBLIK DAN KANTOR AKUNTAN PUBLIK DALAM KEGIATAN JASA KEUANGAN
SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 18/SEOJK.03/2023 TENTANG TATA CARA PENGGUNAAN JASA AKUNTAN PUBLIK DAN KANTOR AKUNTAN PUBLIK DALAM KEGIATAN JASA KEUANGAN
|
|
POJK 9 Tahun 2023
pusat
|
POJK
|
PENGGUNAAN JASA AKUNTAN PUBLIK DAN KANTOR AKUNTAN PUBLIK DALAM KEGIATAN JASA KEUANGAN
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9 Tahun 2023 tentang PENGGUNAAN JASA AKUNTAN PUBLIK DAN KANTOR AKUNTAN PUBLIK DALAM KEGIATAN JASA KEUANGAN
|
|
POJK 8 Tahun 2023
pusat
|
POJK
|
Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal di Sektor Jasa Keuangan
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal di Sektor Jasa Keuangan
|
|
UU 6 Tahun 2023
pusat
|
UU
|
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
|
|
UU 4 Tahun 2023
pusat
|
UU
|
PENGEMBANGAN DAN PENGUATAN SEKTOR KEUANGAN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2023 TENTANG PENGEMBANGAN DAN PENGUATAN SEKTOR KEUANGAN
|
|
POJK 3 Tahun 2023
pusat
|
POJK
|
Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan di Sektor Jasa Keuangan bagi Konsumen dan Masyarakat
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan di Sektor Jasa Keuangan bagi Konsumen dan Masyarakat
|
|
SEOJK 32/SEOJK.05/2022 Tahun 2022
pusat
|
SEOJK
|
PERUBAHAN ATAS SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 15/SEOJK.05/2019 TENTANG PENILAIAN KEMBALI BAGI PIHAK UTAMA LEMBAGA JASA KEUANGAN NON-BANK
SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 32 /SEOJK.05/2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 15/SEOJK.05/2019 TENTANG PENILAIAN KEMBALI BAGI PIHAK UTAMA LEMBAGA JASA KEUANGAN NON-BANK
|
|
UU 27 Tahun 2022
pusat
|
UU
|
Pelindungan Data Pribadi
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi
|
|
POJK 19 Tahun 2022
pusat
|
POJK
|
Perlakuan Khusus Untuk Lembaga Jasa Keuangan Pada Daerah Dan Sektor Tertentu Di Indonesia Yang Terkena Dampak Bencana
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19 Tahun 2022 tentang Perlakuan Khusus Untuk Lembaga Jasa Keuangan Pada Daerah Dan Sektor Tertentu Di Indonesia Yang Terkena Dampak Bencana
|
|
POJK 18 Tahun 2022
pusat
|
POJK
|
Perintah Tertulis
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perintah Tertulis
|
|
UU 14 Tahun 2022
pusat
|
UU
|
Pembentukan Provinsi Papua Tengah
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah
|
|
POJK 6 Tahun 2022
pusat
|
POJK
|
Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan
|
|
Permendagri 47 Tahun 2021
pusat
|
Permendagri
|
TATA CARA PELAKSANAAN PEMBUKUAN, INVENTARISASI, DAN PELAPORAN BARANG MILIK DAERAH
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 47 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PEMBUKUAN, INVENTARISASI, DAN PELAPORAN BARANG MILIK DAERAH
|